Home » Online Living

Pajak untuk Penjual Barang di Ranah Daring

16 April 2009 7,106 views 14 komentar

Sebelumnya silakan Anda semua membaca artikel di Bisnis Indonesia ini. Dikatakan bahwa, “Pemerintah akan menarik pajak bagi pemilik situs pribadi atau blog yang memasarkan produknya melalui internet. Maraknya penjualan berbagai jenis produk melalui blog pribadi dinilai sebagai peluang ekonomi baru. Pemerintah melihat itu sebagai suatu potensi pemasukan baru dari pajak.” Demikianlah ujar Kusmayanto Kardiman, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) kita. Tentunya pajak akan berimbang dengan insentif yang diberikan, yang katanya bersifat tidak langsung seperti perbaikan infrastruktur internet.

Sepertinya ini memang masih wacana, masih jauh dari kenyataan. Namun bukan berarti tidak bisa terwujud nyata. Kalau sudah tentang pajak, kita tahulah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah itu sungguh sangat kreatif. Kreatif dalam penciptaan model pajak baru. Kreatif dalam pemungutannya. Kreatifitas yang terkadang berlebihan, dan malah menggerus usaha para pengusaha kecil dan menengah. Lihat saja pajak ganda yang pernah terjadi di daerah untuk sekedar pemasangan papan iklan.

Sebelum mewujudkan wacana tersebut, ada baiknya Pemerintah melihat kesulitan para penjual barang di ranah daring terlebih dahulu, dan perlu pula melihat karakteristik mereka dalam berbisnis yang tentu saja berbeda dengan pedagang retail di toko fisik. Beberapa hal ini adalah contohnya (silakan kalau ada yang mau menambahkan):

  • Barang di ranah daring harus lebih murah. Seperti toko kelontong pada umumnya, barang yang dijual tidak dikenakan PPN. Meski ditambahkan ongkos kirim, harga tidak boleh lebih mahal daripada di toko retail. Ini yang menjadi kelebihan daripada toko fisik.
  • Proses pembayaran di ranah daring masih membutuhkan transaksi fisik, seperti transfer rekening. Bila di Indonesia sistem pembayaran daring seperti PayPal sudah ada, akan menurunkan biaya transportasi yang dibutuhkan untuk pergi ke bank.
  • Pasar para penjual barang ini dilakukan secara gerilya, tanpa iklan besar-besaran, dengan koneksi internet yang pada umumnya tidak ideal. Mereka pun masih ikut berjuang mengedukasi pasar, sementara pasarnya, yang belum besar, masih dibatasi oleh keterbatasan koneksi internet yang mereka miliki.
  • Kebanyakan penjual di ranah daring tidak punya gudang. Mereka menjadi perantara antara pedagang grosiran dan konsumen. Akan sangat menyiksa jika margin yang tidak seberapa ini masih harus dikenakan PPN.
  • Kebanyakan penjual adalah ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan blog untuk berjualan. Semua dikerjakan dari rumahnya sendiri. Tidak berbeda dengan ibu-ibu yang membuka warung kecil di depan rumahnya.
  • Ada memang toko-toko besar yang melakukan transaksi daring di internet. Omset mereka bisa ratusan juta per bulan. Tidak wajar rasanya menyamakan kegiatan dagang yang dilakukan para ibu rumah tangga dan yang dilakukan para toko besar ini.

Lalu apakah para penjual barang di ranah daring ini tidak perlu membayar pajak? Tetap perlu, tapi tidak dengan menciptakan kreasi model pajak baru. Lagi pula, mereka toh sudah melaporkan pajak pribadi mereka setiap tahun. Bila pendapatan yang mereka dapat lebih besar dari PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak), mereka toh akan melaporkannya. Nggak usahlah memberatkan usaha yang baru dirintis dengan menambahkan model-model pajak baru.

Bukankah Indonesia banyak membutuhkan entrepreneur baru? Membangun toko di ranah daring ini hanya salah satu cara untuk membangun jiwa entrepreneur. Biarkan mereka berkembang. Kalaupun mereka berhasil, trickle down effect yang tercipta pun juga akan besar. Mereka akan bisa mengembangkan usahanya, menarik tenaga kerja baru, mendidik mereka menjadi entrepreneur baru, yang lalu akan berbuat serupa.

Janganlah menciptakan ranjau-ranjau baru di jalan yang sedang dibangun ini. Kalau memang Pemerintah mau mendukung, cukup bantu jalan yang sudah ada ini dengan aspal dan perawatan yang bagus. Percepat infrastruktur internet ke daerah, perbanyak edukasi rakyat tentang internet, dan edukasi rakyat daerah untuk menjadi entrepreneur. Biarkan mereka akhirnya bisa ikut pula menikmati perdagangan daring yang sekarang sudah ada.

Bahasan artikel ini bisa dibaca pula di blog Daily Social dan percakapan di Plurk ini dan ini.

Ilustrasi: Albany Times Union/Barbara Cummings

Artikel ini ditulis oleh: Pitra Satvika (@pitra)
Sehari-hari bisa ditemui di Stratego, sebuah digital agency yang membangun pengalaman digital untuk brand di ranah online dan event. Pecinta social media, fotografi, dan menulis. Penulis blog ini sejak Juli 2005.

14 komentar »

  • Riawan Tamin :

    setuju :D..
    apalagi kita ini masih harus cape-cape mengedukasi pasar dulu bahwa transaksi internet itu aman, walopun sistem saling percaya..
    bagus ada yg mo memulai memperbaiki image transaksi internet di Indo yang sempat sangat tidak dipercaya.. (kok gw jadi emosi ya tiba2, hehehe)

    kalo insentifnya hanya sekedar perbaikan struktur, rasanya tidak sebanding dengan pengadaan pungutan pajak..

  • Rama Mamuaya :

    Spot On! Thanks for the linkback 😉

  • fahmi! :

    aku pikir juga akan susah ngontrolnya pajak yg macem gini ini, apalagi kalo aku kulak barang dari cina, kemudian dijual ke eropa, yg barangnya nggak mampir indonesia sama sekali. masih belom kebayang gimana pemerintah narik pajaknya.

  • hedi :

    hmmm menarik ini, Pit. Dirjen pajak harus pinter2 ngolah, soalnya ada juga transaksi internet yang bersifat win-win solution dengan tukar iklan antar web/blog, nggak ada duitnya (kecuali benefit non natura).

  • ilham saibi :

    wacana ini udah aku dengar setahun yang lalu. Emang payah pemerintah ini, gak liat liat dulu siapa yang jadi target mereka.
    aku salah satu orang yang gak setuju dengan wacana ini.

  • bodrox :

    dunia blog dan bisnis internet belum begitu berkembang. tapi pemerintah sudah mau mematikannya. ada2 aja cara pemerintah buat cari duit.

    ada-ada saja. rakyat sudah susah cari duit.

    saya gak setuju. toh kan kalo eksport itu udah kena pajak bea cukai.

    lha tugas pemerintah itu memajukan eksport ke luar negeri. mewadahi ukm-ukm. membuat pelatihan-pelatihan. memberikan kursus pengetahuan internet dan bahasa inggris.

    toh ada cara-cara lain selain mo enaknya langsung, langsung narik dari pajak.

  • Blogpreneur online marketing :

    solusi yang ada kalau sampai ada pajak, semakin banyak rekan rekan entrepreneur online yang sembunyi sembunyi dan takut membuat domain. atau bahkan bisa bisa kejatuhan dot com 2 ?

  • Firdaus Rauf :

    Tenang aja bro2 semua, pajak berfungsi bukan hanya sebagai pengumpul uang ke kas negara, tapi juga pengatur kegiatan ekonomi. Contohnya saja ekspor yang dikenakan tarif 0% yang semata-mata ditujukan untuk menambah daya saing ekspor negara kita. Demikian juga pada kasus ini, Ditjen Pajak pasti akan mengkajinya dan tidak serta merta memalak begitu saja. Semuanya akan dikaji tentang bagaimana nantinya hal tersebut akan mempengaruhi perekonomian. Jika saja memang akan mematikan perekonomian via internet, saya yakin pasti tidak akan dikenakan.
    Terlepas dari itu semua, pantaskah saat kita memiliki tambahan penghasilan kita tidak menambah pajak yang kita bayar???ironis saya rasa.

  • a mild live wanted :

    Wow, disaat pajak sudah membebani hidup sementara penghasilan kurang mencukupi. kita yang mencari penghasilan lewat internet masih harus dibebani juga dengan pajak untuk blogger dan Internet marketing

  • Mia Arizona :

    Bravo deh…buat hal-hal yang kreatif kaya gini Pemerintah kita paling pinter…… maklum yang mendisign lulusan harvard semua ?!? 😉

  • uwiuw :

    hak pemerintah untuk mengambil pajak atas rakyatnya (adil maupun tidak adil bagi rakyat). Karena perlindungan pemerintah, siapapun bisa berniaga di indonesia (walau ada dana siluman tp kecil kok hahahah membela gini). Tp jujur semoga aja ngak sampai mirip minum racun atau makan buah simalakama, aja. Kasian euy apalagi mulai banyak temen2 segenrasi sy yg punya bisnis di internet atau gerilya dagang barang di kaskus dan semacamnya 😀

  • Andre B :

    Semoga pemerintah terutama insitusi pajak cukup bijak dengan menerapkannya melihat konteks.

  • Kayla Tahzan :

    Barter Link ya mas?

  • Syahran :

    Jangan juga malah nanti jika pajak bisnis internet muncul, lalu muncul juga premanisme, pungli, KKN, dan lebih parah menyulut kriminalitas baru didunia internet indonesia, yang justru merugikan si oknum eksekutor pajak tersebut nantinya, dengan kerugian mental atau moral.

Tinggalkan komentar Anda!

CommentLuv badge